Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2012.
Peraturan Kepala Badan Tahun 2012
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan u...


Selengkapnya 

PERKABAN NOMOR 2 TAHUN 2012.
Peraturan Kepala Badan Tahun 2012
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan membuka keterisolasian daerah perbatasan, perlu disusun Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wila...


Selengkapnya 

PERKABAN NOMOR 3 TAHUN 2012.
Peraturan Kepala Badan Tahun 2012
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011 - 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2012, perlu disusun Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In...


Selengkapnya 

PERKABAN NOMOR 4 TAHUN 2012.
Peraturan Kepala Badan Tahun 2012
Monday November 2019

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang terencana, terpadu, dan sistematis, perlu disusun pedoman pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan; b. bahwa pembentukan produk hukum di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang berkualitas, perlu dilakukan koordinasi pembentukan produk hukum dengan berpedoman pada Program Legislasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pe...


Selengkapnya 

PERKABAN NOMOR 5 TAHUN 2012.
Peraturan Kepala Badan Tahun 2012
Monday November 2019

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA SUBBAGIAN DAN KEPALA SUBBIDANG DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan tertib pelaksanaan tugas Subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan perlu uraian tugas Subbagian dan Subbidang; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, telah merumuskan tugas Subbagian dan Subbidang sehingga perlu diuraikan tugas Subbagian dan Subbidang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a...


Selengkapnya 

Halaman : 1

Jumlah Data : 17

Data Per Halaman : 5