Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 - 2025.
Peraturan Badan Tahun 2011
Monday December 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif, maka perlu disusun desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011- 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repu...


Selengkapnya 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2011.
Peraturan Badan Tahun 2011
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 – 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. bahwa rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memberikan informasi mengenai arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan b...


Selengkapnya 

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 3 TAHUN 2011.
Peraturan Badan Tahun 2011
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menetapkan Rencana Induk untuk dija...


Selengkapnya 

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 4 TAHUN 2011.
Peraturan Badan Tahun 2011
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 sesuai tugas dan fungsi Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T...


Selengkapnya 

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 5 TAHUN 2011.
Peraturan Badan Tahun 2011
Monday November 2019

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan antar negara yang menjadi kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka perlu dilimpahkan sebagian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengamanatkan pelimpahan sebagian pengelolaan batas wilayah negara dan k...


Selengkapnya 

Halaman : 1

Jumlah Data : 5

Data Per Halaman : 5