Pelayanan Publik

Informasi publik di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Daerah (PPID) BNPP mempunyai tugas antara lain:

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
  2. Koordinasi dan konsolidasipengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  3. Pelayanan informasi;
  4. Pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
  5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  6. Pengujian konsekuensi;
  7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
  8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses; dan
  9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhihak setiap orang atas informasi public
  10. Transportasi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
  11. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  12. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
  13. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
  14. Kesamaan hak dengan tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
  15. Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

© Oktober 2019
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Sumber:

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan